PALEMBANG, iNews.id - Sumsel termasuk lima provinsi tambahan yang akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Anggota Tim Ahli Covid-19 Sumatera Selatan bidang epidemiologi, Iche Andriany Liberty menilai hal ini sebagai alarm penanganan Covid-19.
"Alarm untuk kabupaten/kota supaya lebih kuat lagi berupaya mengendalikan pandemi COVID-19 terutama peduli dengan strategi 3T," katanya, Selasa (6/4/2021).
Menurut dia hingga saat ini belum semua kabupaten/kota di Sumsel kompak dalam penanganan 3T yakni testing, tracing dan treatment karena penambahan kasus baru cenderung hanya dari daerah-daerah tertentu.
Padahal positivy rate Covid-19 di Sumsel masih di angka 28 persen yang berarti tingkat testing menurun di tengah penyebaran virus yang masih meluas.
"Tampak dari kasus positif di Sumsel yang menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir setelah pekan-pekan sebelumnya menunjukkan tren penurunan," kata dia.
Pemprov Sumsel harus mendorong pemkab dan pemkot di wilayahnya agar mengoptimalkan PPKM serta mengevaluasi pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan.
"Mengingat strategi mengendalikan Covid-19 tidak lain tidak bukan dengan sinergitas 3M, 3T dan vaksinasi. Masyarakat juga jangan lengah menerapkan 3M dan 3T, jangan sampai kendor. Sebenarnya akan efektif kalau benar-benar dilakukan dan ada ketegasan dalam pengawasannya," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada periode 6-19 April 2021 dan Sumsel masuk menjadi wilayah tambahan bersama empat provinsi lainnya.
Data kasus Covid-19 Dinkes Sumsel per 5 April 2021 mencatat total kasus positif mencapai 18.069 kasus dengan angka kesembuhan berjumlah 15.772 orang (87,29 persen) dan angka kematian 860 kasus (4,76 persen).
Selain itu kasus aktif kembali berada di kisaran 1.000 kasus per hari dari pekan sebelumnya di bawah 1.000 kasus.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait