PALEMBANG, iNews.id - Pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir menyebabkan peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel mencatat, bahwa peningkatan tersebut mencapai 0,5 persen, dari tahun 2021 3,14 persen menjadi 3,19 persen di tahun 2022.
Kepala BPS Sumsel Zulkipli mengatakan, peningkatan angka kemiskinan disebabkan kondisi pandemi Covid-19, sehingga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan semakin mengalami tekanan saat pandemi.
"Pendapatan orang-orang yang berada di bawah itu ada tekanan, saat masa pandemi mereka belum bisa keluar dari area kemiskinan itu," ujarnya, Kamis (12/1/2023).
Menurutnya, kemiskinan dibedakan dalam dua bentuk yakni kemiskinan ekstrem dan kemiskinan biasa. Untuk kemiskinan ekstrem adalah mereka memiliki pendapatan 1,9 dollar Amerika atau setara Rp22.000 per hari.
Cara agar masyarakat miskin dapat keluar dari zona kemiskinan salah satunya dengan program pemerintah lewat subsidi yang tepat sasaran.
"Bisa saja dia bertahan dari kemiskinan ekstrem kalau tidak ada program masif, tetapi kalau ada program yang bagus, dia bisa keluar," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Lydia Kurniawati menyoroti kondisi kemiskinan di Sumsel. Menurutnya banyak program dicanangkan untuk membantu warga miskin, namun justru membuat kemiskinan meningkat.
Lydia mencatat, program perlindungan sosial di tahun 2022 silam cukup tinggi. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp858,25 miliar. Lalu bantuan sembako Rp1,15 triliun, BLT desa Rp2,56 triliun, BLT minyak goreng Rp144,45 miliar, BLT BBM Rp1.330,70 triliun dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) mencapai Rp153,85 miliar.
"Sangat besar dana yang dialokasikan tapi kemiskinan ekstrem meningkat. Kalaupun angka kemiskinan turun, turunnya sangat tipis. Artinya ada yang perlu dikaji ulang," katanya.
Lydia menilai, bantuan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi.
"Kondisi ini justru membuat bantuan yang diberikan pemerintah sia-sia karena hanya ada peningkatan pendapatan tetapi tidak pemberdayaan masyarakat," katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait