PALEMBANG, iNews.id - Dua terdakwa perkara dugaan korupsi fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT Gatramas Internusa tahun 2014 sebesar Rp13,9 miliar mengajukan keberatan atau eksepsi. Kedua petinggi Bank Sumsel Babel ini meminta dakwaan dibatalkan karena ini perkara perdata.
Kedua terdakwa tersebut yakni, Asri Wahyu Wardana yang kala itu menjabat sebagai Analis Menengah Bank Sumsel Babel dan terdakwa Aran Haryadi selaku Pimpinan Divisi Kredit Bank Sumsel Babel.
Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Efrata Heppy Tarigan, kedua terdakwa melalui tim kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Jumat (1/4/2022).
Dalam nota eksepsinya, kuasa hukum kedua terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar membatalkan surat dakwaan penuntut umum.
"Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena perkara ini murni perkara perdata dan atas perbuatan Komisaris PT Gatramas Internusa, Agustinus Judianto, sehingga ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada kedua terdakwa," ujar Marthen Pongrekun selaku Kuasa Hukum Aran Hayadi saat membacakan eksepsi secara bergantian, Jumat (1/4/2022).
Setelah mendengarkan pembacaan eksepsi tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi secara tertulis dalam sidang yang akan digelar pada Jumat pekan depan.
"Kita akan tanggapi eksepsi dari tim kuasa hukum kedua terdakwa secara tertulis pada sidang pekan depan, pada intinya kami penuntut umum tetap pada dakwaan," ujar tim JPU Kejati Sumsel, Suhartono.
Dari pantauan, terlihat terdakwa Aran Haryadi dihadirkan secara langsung dalam persidangan sementara terdakwa Asri Wisnu Wardana mengikuti sidang secara virtual.
Diketahui, dalam perkara tersebut, kedua terdakwa didakwa Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait