PALEMBANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dianggap lambat dalam membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan APBN. Padahal Sumsel mempunyai APBD senilai Rp10,5 triliun dan alokasi dari APBN senilai Rp2,46 triliun.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Endang Tri Wahyuningsih mengatakan,realisasi belanja Pemprov Sumsel menumpuk di triwulan IV/2019. Pertumbuhan konsumsi pemprov tumbuh signifikan sebesar 20,06 persen pada penghujung tahun, sedangkan pada triwulan III/2019 hanya tumbuh 6,55 persen.
"Realisasi belanja pemerintah bagus, tapi sayangnya numpuk pada triwulan IV. Seharusnya digenjot dari awal tahun," kata Endang kepada wartawan, Selasa (10/2/2020).
Seandainya penyerapan APBD dan APBN dilakukan sejak awal tahun, lanjut Endang, dana stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan dirasakan sepanjang tahun sehingga target pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi lebih cepat.
"Kami mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Caranya jangan menunda belanja. Bukannya sejak Januari sebenarnya sudah bisa belanja?" tanya dia.
Sementara itu, Kepala Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kantor Perwakilan Sumatera Selatan Taukhid mengatakan, DJPb mengingatkan pemkab untuk tidak menunda pekerjaan karena ada kebiasaan dari birokrat yang enggan bekerja di awal tahun.
"Ada semacam slow down, baru mulai bergerak di triwulan II dan padat pada triwulan IV. Seharusnya dari Januari sudah bisa dikerjakan agar tidak menumpuk di akhir tahun," kata Taukhid.
Ia mengharapkan pemerintahan di daerah bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada tahun sebelumnya.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait