BATURAJA, iNews.id - Kabupaten OKU di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga saat ini dipimpin pelaksana harian (Plh) bupati setelah bupati meninggal dunia dan wakilnya tersandung kasus dugaan korupsi lahan kuburan. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dampak di antaranya hambatan pada kebijakan pembangunan dan kepegawaian.
Ketua Komisi I DPRD OKU Ledi Patra mengatakan, dampak hinggga detik ini belum adanya Pj bupati sangat dirasakan khususny kebijakan pembangunan. Selain itu, dampak terhadap pegawai juga tentu dirasakan semisalkan untuk mengisi kekosongan pegawai serta kenaikan pangkat serta pegawai pensiun.
"Itu salah satu di antara banyak contoh, apalagi masa jabatan Plh sudah habis ini harus jadi perhatian khusus baik dari gubernur serta pihak Kemendagri," ujarnya.
Anggota Fraksi PAN berharap pengambil kebijakan sesegera mungkin menunjuk Pj bupati sehingga roda pemerintahan berjalan baik dan dapat berdampak kesejahteraan masyarakat.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait