“Artinya, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Realisasi pos belanja Innakesda merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD,” katanya.
Berikut daftar kepala daerah yang ditegur Mendagri :
1. Wali Kota Padang, Sumatera Barat
2. Wali Kota Prabumulih, Sumatera Selatan
3. Wali Kota Bandar Lampung, Lampung
4. Bupati Madiun, Jawa Timur
5. Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
6. Bupati Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur
7. Bupati Gianyar, Bali
8. Wali Kota Langsa, Aceh
9. Bupati Nabire, Papua
10.Bupati Paser, Kalimantan Timur
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait