PALEMBANG, iNews.id - Sejumlah pejabat di wilayah Sumateta Selatan (Sumsel) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi menyeret pejabat publik hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan, ada sejumlah kasus yang ditangani KPK tersebut merupakan hasil dari laporan masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut Kumbul, KPK mendorong masyarakat tak ragu melaporkan jika melihat dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar.
"Saat ini ada beberapa laporan dugaan korupsi di Sumsel dalam proses pendalaman. Laporan itu berasal dari masyarakat yang dilaporkan ke KPK," ujar Kumbul, Kamis (11/8/2022).
Kumbul menerangkan, KPK telah memberikan pelatihan dalam kelas-kelas anti korupsi kepada para pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pihaknya menilai, peran penting pencegahan korupsi lebih efektif jika melibatkan masyarakat.
"Informasi masyarakat ini dibutuhkan. Banyak laporan pengaduan yang sedang kami dalami dan verifikasi. Kita lihat laporannya kalau mengarah ke pidana akan kita tindaklanjuti," katanya.
Dalam beberapa kesempatan, pemberian pelatihan tersebut dilakukan agar masyarakat memahami alur pemberantasan korupsi. Pihaknya memberi masukan bagaimana cara-cara agar masyarakat bisa membuat laporan dugaan korupsi.
"Jadi kita beri masyarakat masukan, mulai dari menyusun laporan yang benar itu seperti apa. Caranya seperti apa, sehingga laporan masyarakat tersebut timbulnya tidak fitnah, jangan menggunakan surat-surat kaleng," katanya.
Menurutnya, keterlibatan para pemuda dalam pemberantasan korupsi penting bagi KPK. Hal ini dilakukan untuk program jangka panjang 100 tahun Indonesia, target KPK memerangi korupsi bisa mengubah paradigma masyarakat hingga ke dalam akarnya.
"Jadi peran KPK bukan hanya masalah korupsi karena adanya masyarakat melapor, tapi pencegahan dari korupsi itu sendiri," katanya.
Editor : Berli Zulkanedi