JAKARTA, iNews.id – Netralitas ASN atau PNS selalu ditertanyakan di setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar. Menurut Ketum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh, terdapat dua faktor yang memicu ASN tidak netral, satu di antaranya ketika petahana sedang bertarung.
Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan terdapat faktor berkaitan dengan sistem politik yang memungkinkan petahana maju kembali dalam pilkada. "Kalau incumbent gubernur/bupati dan wakilnya maju satu paket tidak ada pergolakan bagi ASN. Apalagi kalau menang.ASN-nya nyaman. Tetapi jika wakilnya maju, gubernur/bupati incumbent maju, birokrasi bisa terbelah," katanya dikutip dalam keterangan persnya, Jumat (20/11/2020).
Menurutnya, jika kepala daerah berlawanan dengan wakilnya, masing-masing kerap saling adu 'gratifikasi politik dan jabatan'. "Nanti kalo saya menang, you dukung saya, you jadi kepala dinas pendidikan. You jadi Kadinas PU, Kadinas Kesehatan. Yang tidak bergerak, tidak berkeringat biar saja di luar pagar. Begitulah bentuk gratifikasi politik," katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait