Meski telah disetujui DPRD Palembang sebesar Rp12 milir, lanjut Nopan, namun ternyata anggaran tersebut tidak dianggarkan di Dinas Perhubungan Kota Palembang. "Anggarannya tidak termasuk di Dishub. Karena ini sarana transportasi, jadi anggarannya masuk di Dishub," katanya.
Menurutnya, sudah seharusnya moda transportasi darat masal seperti Transmusi mendapat subsidi dari Pemkot Palembang karena bersifat pelayanan untuk masyarakat.
Akibat tidak mendapatkan subsidi dari Pemkot Palembang, kata Nopan, pihaknya juga terpaksa memutus hubungan kerja 60 orang karyawan kontrak. "Untuk karyawan tetap dan calon pegawai tetap, itu dirumahkan. Dengan gaji dibayarkan 50 persen," katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait