PALEMBANG, iNews.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Selatan (Sumsel) mengkritik kebijakan pemerintah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hanya di pulau Jawa dan Bali. Ketua PHRI Herlan Asfiudin menyebut untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 seharusnya pembatasan secara nasional.
“Harusya untuk menghentikan peluang Covid-19 terus menular perlu pembatasan secara nasional,” ujarnya, kepada iNews.id, di Palembang, Sabtu (9/1/2021).
Menurut Herlan, pembatasan secara ketat yang hanya sebagian seperti ini masih memungkinkan penularan atau perpindahan virus yang pertama ditemukan di Wuhan China. “Sebaiknya kompak semua, seluruh Indonesia (pembatasan ketat) kita tutup peluang virus menyebar atau berpindah. Setelah itu baru kita bangkit lagi,” katanya.
Dia memaparkan di Kota Palembang yang awalnya mulai bangkit pasca-PSBB lalu. Namun karena pembatasan tidak menyeluruh, kemudian kasus kembali bangkit.
Seperti diketahui setelah dilakukan evaluasi pasca-libur natal dan tahun baru, terjadi peningkatan kasus dan semakin penuhnya rumah sakit, pemerintah memutuskan menerapan pembatasan atau PPKM di Jawa dan Bali. Pembatasan di Jawa-Bali termasuk DKI Jakarta ini dimulai 11 hingga 25 Januari.
Manajer Azza Hotel Palembang, Abdul Halim mengatakan, pandemic Covid-19 telah mengakibatkan berbagai sektor terdampak. Terutama industri perhotelan yang terpukul paling dalam. “Kami di perhotelan jangan untuk biaya lain, untuk gaji karyawan saja kesulitan. Terpaksa karyawan dirumahkan, tapi bukan di PHK. Artinya dibagi 15 hari kerja, sebagian lain 15 hari berikutnya,” katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait