Gubernur Sumsel dari Masa ke Masa, Pemain Film Asmara Moerni hingga Dokter Kandungan

PALEMBANG, iNews.id - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang memiliki luas daerah 87.017.41 km persegi juga dikenal sebagai Bumi Sriwijaya. Sejumlah bukti peninggalan kerajaan maritim tersebut ditemukan di beberapa tempat di sekitar Sungai Musi. 

Zaman tersebut telah berakhir, namun Provinsi Sumsel yang terdiri atas 17 kabupaten/kota dan berada di bagian selatan pulau Sumatera ini tetap berjaya dengan berbagai komoditas andalannya, perkebunan dan pertambangan. Sumsel merupakan provinsi penghasil karet, sawit, batu bara, minyak dan yang terbaru adalah geothermal.

Sumsel terus mengalami perubahan dan kemajuan. Setiap gubernur memiliki terobosan yang membawa provinsi ini terus bergerak maju. 

Gubernur yang memimpin Sumsel memiliki latar belakang beragam, mulai dari dokter, militer hingga pengusaha. Setiap gubernur memiliki gaya dan terobosan yang berbeda, mulai dari Gubernur Dr AK Gani hingga Herman Deru di tahun 2022. 

Berikut Gubernur Sumsel dari Masa ke Masa beserta sekilas tentang sejarahnya:

Dr AK Gani 1945-1946

Memiliki nama lengkap Adnan Kapau Gani, pria yang memperoleh kekuasaan politik dengan bertugas di kemiliteran usai masa proklamasi ini merupakan komisaris PNI dan Residen Sumatera Selatan. Wilayah kerjanya meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung.

Di masa pemerintahannya, pengangkatan AK Gani yang dilakukan Menteri Negara M Amin dan Gubernur Provinsi Sumatera Mr Teuku Mohd Hassan, menghadapi peralihan dari masa kependudukan Jepang ke masa Kemerdekaan Republik Indonesia.

AK Gani yang pernah membintangi sebuah film berjudul Asmara Moerni pada 1941 ini, juga dipercaya sebagai koordinator pertahanan untuk wilayah Sumatera pada 1945. Di tahun itu juga Tentara Keamanan Rakyat terbentuk di Palembang. 

Setahun berikutnya, Februari 1946 Palembang memiliki sekolah kader untuk calon perwira. Berkat keberaniannya dalam membela negara, AK Gani diberi julukan “Pemimpin Gerilya Agung” oleh masyarakat Sumatera.

Dr M Isa 1946-1952

Pada 1946, Dr M Isa diangkat sebagai Residen Palembang dan merangkap sebagai Gubernur Muda Provinsi Sumatera Selatan. Barulah pada Mei 1948, dia secara resmi diangkat sebagai Gubernur Sumatera Selatan menggantikan AK Gani.

Sumatera Selatan yang saat itu sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda, mengharuskan Dr M Isa menjabat sebagai Komisaris Negara untuk Daerah Militer Sumatera Selatan. Usai perjanjian Roem-Roijen, beliau ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjadi anggota Local Joint Committee dan ditujuk juga menjadi delegasi RI di Konferensi Meja Bundar (KMB).

Selanjutnya, pada 1950 Dr M Isa kembali ditunjuk sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan menduduki jabatan rangkap sebagai Komisaris RIS untuk Negara Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan tugas mengambil alih kekuasaan Wali Negara Sumatera Selatan. 

Winarno 1952-1957

Menggantikan Dr M Isa yang sebelumnya mengundurkan diri. Winarno mempersiapkan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) III yang saat itu berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 20-27 September 1953.

Sayang, dalam event tersebut Provinsi Sumatera Selatan hanya berada di peringkat kedelapan atau sama dengan peringkat pada PON II yang dilaksanakan di Jakarta. Saat itu, Provinsi Sumatera Selatan hanya mendapatkan dua medali emas dan dua medali perunggu.

H M Husein 1957-1958

Tidak banyak yang tercatat dalam sejarah pemerintahan di tangan M Husein. Namun dalam catatan yang berhasil dihimpun, sepanjang kepemimpinan M Husein perekonomian Provinsi Sumsel berjalan dengan baik.

Muchtar Prabu MN 1957-1958

Mempimpin Provinsi Sumatera Selatan bersama H M Husein, catatan sejarah mengenai kepemimpinan Muchtar Prabu M N juga tidak begitu banyak. Tapi, saat kepemimpinannya muncul wacana penyatuan pimpinan daerah otonom dan pemerintahan umum di tangan satu gubernur kepala daerah.

HA Bastari 1958-1964

Terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan melalui sidang Pleno DPRD Sumatera Selatan. HA Bastari langsung melakukan berbagai penataan di banyak bidang dan pendisiplinan pegawai.

Pada masa kepemimpinannya, banyak infrastruktur yang dibangun, seperti pembangunan Jembatan Ampera pada 1962 dengan terlebih dahulu mendesak Presiden Soekarno untuk memberikan pampasan perang dari Pemerintah Jepang sebesar US$ 25 juta. 

Selanjutnya, HA Bastari juga memfasilitasi pembangunan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dengan menimbun seluruh areal rawa di sekitar lokasi pabrik dengan mengeruk pasir Sungai Musi. Selain itu, dirinya juga memfasilitasi infrastruktur untuk membangun Universitas Sriwijaya dan IAIN Raden Fatah Palembang.

HA Abuyasid Bustomi 1964-1967

Tantangan berat dihadapi HA Abuyasid Bustomi saat memimpin Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu, kondisi keamanan di Indonesia termasuk Sumatera Selatan sangat rawan dan mencekam. 

Hal tersebut disebabkan manuver politik yang sedang memanas, sehingga meletuslah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang sering disingkat G 30 S PKI, Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu), dan Gerakan Satu Oktober (Gestok) yang merupakan sebuah peritiwa yang terjadi selewat malam 30 September sampai awal 1 Oktober 1965.

H Ali Amin 1967-1968

Awal kepemimpinannya harus dihadapai dengan tugas yang berat yakni menata kembali Provinsi Sumatera Selatan pasca-kerusuhan yang terjadi pada 1966. Saat itu, berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPPI, dan KAGI, masih aktif beraktivitas melanjutkan Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.

Selain itu pula, dia juga harus menata kembali kehidupan masyarakat pasca-meletusnya G 30 S PKI pada 1965 lalu. Masyarakat yang terlibat dijadikan beberapa golongan yakni golongan A, B , dan C.

H Asnawi Mangku Alam 1968-1978

Dilatik pada Januari 1968 oleh Mendagri Basuki Rachmat, Asnawi Mangku Alam menjadi Gubernur pertama Provinsi Sumatera Selatan yang menjabat dua kali masa pemerintahan.

Sebagai gubernur paling lama di Provinsi Sumsel ini berhasil mengembalikan masyarakat yang sebelumnya termasuk golongan A, B, dan C karena terlibat dalam G 30 S PKI ke dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Sebelumnya, dalam pemilu 1971 ex golongan C G 30 S/PKI belum diikutsertakan menggunakan hal pilihnya.

Di masa ini pula, kekayaan Provinsi Sumatera Selatan dari hasil perkebunan terus ditingkatkan. Pada Agustus 1968 tercatat luas perkebunan yang digarap di Sumsel mencapai 500.000 hektare. Selain itu juga, di masa pemerintahan Asnawi, Sumsel membuka perkebunan tebu seluas 18.000 hektar.

H Sainan Sagiman 1978-1988

Brigadir Jenderal Purnawirawan H Sainan Sagiman diangkat sebagai gubernur lewat surat keputusan presiden tanggal 16 Agustus 1978. Dunia pendidikan mendapat perhatian besar di masa kepemimpinannya.

Dalam anggaran 1979/1980, dia melakukan langkah besar dengan menaikkan bantuan kepada Universitas Sriwijaya (Unsri) sebesar 10 kali lipat dibandingkan dengan anggaran yang diterima Unsri sebelumnya. Ia juga menganggarkan Rp4 miliar untuk sektor pertanian pada 1980. Kemudian, Sumsel menjadi penyelenggara Festival Film Indonesia, Mei 1979.

Pembangunan desa juga menjadi fokus dalam program yang dia jalankan. Hal ini menjadi upaya untuk meletakkan dasar-dasar sosial ekonomi yang kuat bagi pembangunan nasional jangka panjang.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni secara bertahap membebaskan desa dari keterpencelian, terpencar-pencar, dan terisolasi dengan membangun sarana perhubungan. Pengkat kemiliterannya hingga pensiun yakni Mayor Jenderal.

H Ramli Hasan Basri 1988-1998

Memang sejak Pemerintaha Hindia Belanda (1911), dilanjutkan pada zaman kependudukan Jepang (1943) dan pemerintah Indonesia (1973 telah dilakukan studi kelayakan kemungkinan membangun Pelabuhan Samudera di Tanjung Api-Api.

Pada masa kepemimpinan Ramli, study kelayakan ulang untuk membangun kawasan tersebut kembali dilakukan. Pembangunan jalan darat ke Pelabuhan TAA dimulai pada tahun anggaran 1991/1992 sepanjang 68,8 km, selain itu dibangun pula tujuh jembatan.

Dunia olahraga juga tidak luput dari perhatian Letjen TNI (Purn) Ramli Hasan Basri. Saat itu Ramli membagikan bonus Rp 30 juta untuk atlet peraih medali dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XII. Ia juga menyediakan dana Rp1,5 miliar untuk pembinaan olahraga di tahun 1990.

H Rosihan Arsyad 1998-2003

Laksda TNI (Purn) H Rosihan Arsyad dilantik menjadi gubernur periode 1998-2003 setelah mengantongi 26 dari 45 suara dalam pemilihan di DPRD Sumsel.

Sebelum menjadi Gubernur Sumsel, Rosihan adalah Kepala Staf Armada Barat TNI AL. Rosihan merintis berbagai persiapan yang nantinya akan digunakan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI pada 2-14 September 2004 di Provinsi Sumsel. Salah satunya menyelenggarakan Kejurnas Sepatu Roda pada Juli 2002.

Bukan hanya itu, berbagai sarana dan prasarana umum juga gencar dibangun di Provinsi Sumatera Selatan. Proyek-proyek besar pun dilakukan, seperti pembangunan mal, hotel dan pusat perniagaan, serta berbagai aneka pembangkit yang menyuplai listrik ke jaringan Sumatera Bagian Selatan.

H Syahrial Oesman 2003-2008

Sebagai tuan rumah untuk pertama kali, Provinsi Sumatera Selatan harus menerima kenyataan berada pada peringkat kelima dalam pelaksaan PON ke XVI dengan berhasil meraih 30 medali emas, 41 medali perak, dan 40 medali perunggu.

Meskipun begitu, PON ke XVI menjadi tonggak bangkitnya olahraga di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya ditandai dengan terbentuknya Klub Sepakbola Sriwijaya Football Club (SFC) yang hingga saat ini telah berhasil menyumbangkan berbagai gelar prestisius di kancah nasional.

Selain itu, program Visit Musi 2008 dinilai telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bumi Sriwijaya, baik lokal maupun mancanegara. Pada kepemimpinan mantan Bupati OKU ini pula Sumsel dideklarasikan menjadi daerah lumbung energi.

H Mahyuddin NS, Juli-November 2008

Kepemimpinanya memang singkat, hanya beberapa bulan menjadi Gubernur Sumsel menggatikan Syahrial Oesman yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilgub 2008.

Meskipun begitu, Prof Dr. dr Mahyuddin SpOG yang dikenal sebagai dokter spesialis kandungan ini memiliki peranan yang penting dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk pertama kalinya di Sumsel pada 2008, yang berlangsung dengan sukses tanpa adanya konflik yang mendasar.

Alex Noerdin 2008 – 2018

Alex Noerdin dikenal secara luas dengan program andalannya yakni berobat dan sekolah gratis. Terlepas dari masih perlunya perbaikan, kedua program tersebut telah banyak dirasakan masyarakat Sumsel. Alex yang sebelumnya menjabat Bupati Musi Banyuasin ini dikenal ambisius dan visioner. 

Di masa kepemimpinannya, Sumsel Sukses menjadi tuan rumah SEA Games, Islamic Solidarity Games dan Asian Games.

Alex terpilih pertama kali 2008 dan terpilih kembali tahun 2013 berpasangan dengan Ishak Mekki.  

Di masa Alex Noerdin, LRT Palembang dibangun dan selesai untuk menunjang pelaksanaan Asian Games 2018.

Herman Deru 2018 – 2023

Heman Deru merupakan mantan Bupati OKU Timur dua periode. Di awal kepemimpinannya, Herman Deru membuat gebrakan yang membuat masyarakat begitu senang, yakni mencabut izin truk angkutan batu bara melintasi jalan umum.

Diketahui, sebelum 2018 Jalinteng Lahat – Muara Enim hingga Prabumulih macet parah terutama di malam hari. Ribuan dan mungkin puluhan ribu truk angkutan batu bara memenuhi ruas jalan yang membuat kemacetan parah, terutama di sekitar jalan rusak atau ada salah satu truk yang mogok.

Selanjutnya, Herman Deru memiliki program dengan jargon Sumsel Maju yakni menyelesaikan perbaikan infrastruktur antar-daerah dan memperbanyak rumah tahfiz. Bahkan dalam target, setiap desa di Sumsel memiliki rumah tahfiz. Terbaru, Herman Deru menginisiasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). 

Pada program ini warga diajak untuk memanfaatkan perkarangan atau halaman sekitar rumah untuk menanam kebutuhan sehari – hari. Selain itu, warga diajak untuk memelihara ikan dan ternak. Program ini diyakini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok seperti cabai.

Sumber:  

Badan Arsip Daerah dan Koran Sindo

Editor : Berli Zulkanedi

Baca Artikel Lainnya di Sini