PALEMBANG, iNews.id - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatra Selatan membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset light rail transit (LRT) dengan pihak ketiga. Penawaran kerja sama pemanfaatan aset untuk mendongkrak pendapatan di luar koor bisnis LRT.
"Sebetulnya sudah ada yang minat, tetapi karena masih pandemi Covid-19 harganya belum sesuai antara kami dan pihak ketiga tersebut," ujar Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Sumsel), Prih Galih, Selasa (7/12/2021).
Dijelaskan Galih, penawaran kerja sama pemanfaatan aset yakni pemanfaatan bagian di dalam dan luar stasiun, maupun di dalam kereta LRT untuk ruang beriklan.
LRT Sumsel beroperasi di rel sepanjang 23,4 kilometer. Kereta yang resmi beroperasi pada 2018 itu memiliki 13 stasiun yang tersebar mulai dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II hingga Stasiun OPI Mall di Kawasan Jakabaring.
"Pihak swasta yang ingin bekerja sama dalam pemanfaatan aset dapat memanfaatkan ruang di 13 stasiun tersebut, maupun ratusan tiang yang menyangga rel LRT," katanya.
Menurutnya, saat ini pendapatan LRT Sumsel masih bersumber dari tiket penumpang. Sementara untuk tiket LRT masih mendapat subsidi dari pemerintah pusat karena masuk dalam kategori tarif kereta perintis.
Gali menjelaskan, tarif LRT masih dipatok senilai Rp5.000 antar stasiun, dan Rp10.000 untuk perjalanan dari dan ke Stasiun Bandara SMB II Palembang. Oleh karena itu, jika pihaknya bisa menggenjot pendapatan di luar bisnis utama LRT Sumsel maka ada potensi untuk mengurangi subsidi.
"LRT Sumsel masih mendapatkan subsidi senilai Rp119 miliar dari APBN 2022. Subsidi tersebut digunakan untuk operasional dan perawatan LRT," katanya.
Meskipun begitu, kata Galih, pemerintah di negara maju sekali pun masih harus turun tangan untuk mengatasi kemacetan dengan mensubsidi moda transportasi massal, seperti kereta. "Nilai kemacetan itu sangat besar jika dihitung, makanya pemerintah pusat masih terus melakukan subsidi," katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait