PALEMBANG, iNews.id - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan (BPKP) berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan bidang pertanian di Sumatera Selatan (Sumsel). Bumi Sriwijaya memprioritaskan wilayah pertaniannya menjadi Lumbung Pangan Nasional dan menargetkan menjadi percontohan pengelolaan pertanian.
Deputi Bidang Pengawasan lnstansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang mengatakan, untuk mewujudkan lumbung pangan nasional di Sumatera Selatan diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi program prioritas pusat ataupun daerah. Hal tersebut kata dia, guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
“Sinergi dan kolaborasi pengawasan sangat penting untuk dilakukan guna memastikan kemanfaatan program yang telah didesain dapat optimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan di Palembang, Selasa (6/4/2021).
Dikatakan, pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dengan daerah khususnya dalam program prioritas nasional termasuk di dalamnya program lumbung nasional yang juga melibatkan beberapa provinsi di llndonesia.
“BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai sarana membantu pemda guna memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Dan tentunya pengawasan ini melibatkan APIP (aparat pengawas intern pemerintah),” katanya.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi dan menyambut dengan baik Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan yang dilakukan BPKP. Menurutnya, hal ini menjadi Iangkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di Sumatera Selatan. "Dukungan, kolaborasi dan sinergi menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien,” katanya.
Dirinya berharap, dengan adanya dukungan dari BPKP dan berbagai pihak akan menjadi Iangkah awal untuk meningkatkan prestasi sektor pertanian di Sumatera Selatan karena pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama banyak pihak.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah ll KPK, Brigjen Yudhiawan mengharapkan dapat ditekan celah-celah tindak pidana korups di sektor pertanian di Sumatera Selatan, sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan.
“Kami mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen ASN," katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait