Namun dia menegaskan, DPRD tidak bisa memutuskan atau menjawab semua persoalan yang diajukan dari BPD karena yang berkaitan secara langsung permasalahan ini BKD. “Akan tetapi aspirasi ini akan DPRD catat dan dibahas secara langsung dengan pemerintah daerah. Kami hanya memfasilitasi saja," ujarnya.
Sementara itu, Ketua komisi II Hadi Subeno mengungkapkan, DPRD akan memanggil BKD untuk mendengar secara langsung kronologis yang terjadi dari seluruh pihak.
“Kami minta ini tidak boleh terjadi lagi, dan kami baru dapat informasi baru 84 persen dana yang ditrasfer dari pusat. Kita akan tanya secara detail BKD, supaya jangan sampai terjadi salah informasi," katanya.
Ditambahkan Hadi, perangkat desa merupakan garda terdepan pemerintah sehingga harus menjadi prioritas dalam pembayaran haknya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait