Tolak RUU Omnibus Law, Ribuan Buruh Kepung Kantor Gubernur Sumsel

Bambang Irawan ยท Rabu, 11 Maret 2020 - 17:18 WIB
Tolak RUU Omnibus Law, Ribuan Buruh Kepung Kantor Gubernur Sumsel
Demo buruh di depan Gedung Kantor Gubernur Sumsel dan DRPD Sumsel (Bambang Irawan/iNews)

PALEMBANG, iNews.id - Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja/Buruh Untuk Keadilan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini dilakukan di depan Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (11/3/2020).

Aksi ini digelar untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dari pantauan di lokasi, pengunjuk rasa memenuhi halama kantor DPRD Sumsel di Jalan POM Sembilan, Palembang.

Koordinator Aksi, Hermawan mengatakan, aksi ini merupakan gabungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumsel.

Hermawan menambahkan, dalam draft RUU Omnibus Law itu terdapat poin yang dianggapa menyengsarakan buruh.

"Seperti upah minimum dihapus, tenaga kerja asing dipermudah masuk ke tanah air dan kontrak kerja yang tidak jelas akan membuat buruh semakin sengsara," kata Hermawan.

Hermawan dan ribuan buruh lainnya menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru dan anggota DPRD Sumsel.

"Kami minta perlidungan hukum dan keadilan bagi buruh. Menuntut dikeluarkannya kluster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law dan mendesak Gubernur Sumsel mendukung perjuangan buruh menolak Omnibuslaw," kata dia.

Sayangnya, ribuan massa harus gigit jari karena tidak bertemu dengan perwakilan dari Gubernur Sumsel dan anggota DPRD Sumsel.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto