Taliban Mulai Bahas Pemerintahan Baru Bersama Mantan Presiden Afghanistan Karzai
KABUL, iNews.id - Taliban yang menguasai Afghanistan sejak awal pekan ini telah mulai membahas pembentukan pemerintahan baru. Pembahasan salah satunya dilakukan tokoh penting Taliban Anas Haqqani bersama dengan mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai.
Jaringan Haqqani yang dicap sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat (AS) pada 2012 adalah faksi penting Taliban yang merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, pada Minggu.
Taliban kembali berkuasa hampir 20 tahun setelah digulingkan dalam invasi pimpinan AS.
Saat Taliban mengepung Kabul, Presiden Ashraf Ghani terbang ke luar negeri dan kemudian memposting di Facebook bahwa dia pergi untuk menghindari pertumpahan darah di ibu kota.
Sejak itu, dewan pemerintah Afghanistan yang terdiri atas Karzai, Pemimpin Hizbut Tahrir Gulbudin Hekmatyar dan Utusan Perdamaian Pemerintahan lama Afghanistan Abdullah Abdullah berusaha menggambar peta jalan masa depan untuk negara itu.
Delegasi yang dipimpin kepala kantor politik Taliban di Qatar, Mullah Abdul Ghani Baradar, tiba di Afghanistan pada Selasa malam, dengan menumpang pesawat militer Qatar yang mendarat di provinsi Kandahar selatan, markas Taliban.
Selama konferensi pers semalam di Kandahar, petinggi Taliban Mullah Khairullah Khairkhaw mengatakan, “Delegasi akan mengadakan konsultasi dan diskusi dengan para pemimpin lokal dan lainnya tentang pembentukan pemerintah inklusif.”
Sementara itu, juru bicara Karzai, Mohammad Yusof Saha mengatakan kepada Associated Press (AP) bahwa pertemuan awal dengan tim Taliban akan memfasilitasi pembicaraan dengan salah satu Pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.
Tidak tersedia keterangan lain tentang pertemuan awal tersebut.
Sumber Taliban di Kandahar yang meminta anonimitas karena dia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan kepada Arab News bahwa, “Delegasi Taliban diperkirakan melakukan perjalanan ke Kabul di kemudian hari, saat Baradar juga akan bertemu sekelompok orang kuat etnis Afghanistan yang telah menjabat di posisi kunci pemerintah di masa lalu.”
Pembicaraan penting antara Taliban dan pejabat pemerintah dimulai di tengah peringatan dari kekuatan besar dunia yang menentang pemulihan Imarah Islam oleh Taliban ketika mereka memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001 dan dituduh menerapkan kebijakan yang keras dan represif.
Taliban bersikeras mereka telah berubah dan dalam beberapa hari terakhir telah bersumpah tidak membalas dendam, menegakkan hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam, memastikan kebebasan media dan menawarkan amnesti bagi pejabat pemerintah di Afghanistan.
Editor: Berli Zulkanedi