Soal Lapangan Golf, Sumsel Libatkan Ketua KPK Komjen Firli

Bambang Irawan · Jumat, 04 Desember 2020 - 09:11:00 WIB
Soal Lapangan Golf, Sumsel Libatkan Ketua KPK Komjen Firli
Ketua KPK Komjen Firli dan Gubernur Sumsel Herman Deru. (Foto: Istimewa)

PALEMBANG, iNews.id – Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelamatkan asset negara. Satu di antaranya terkait lapangan golf yang selama ini dinilai belum maksimal.

Bertempat di Griya Agung Palembang dilakukan sejumlah penandatangan kerjasama antara Pemprov Sumsel dengan sejumlah pihak di antaranya PT Pertamina terkait optimalisasi lapangan golf Palembang. Penandatanganan kerjasama ini disaksikan langsung Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri.

"Semua kita lakukan dengan tujuan untuk pemanfaatan aset. Bukan untuk mencari keuntungan masing-masing, karena misi pertama adalah untuk menyelamatkan aset itu sendiri tentunya atas bimbingan KPK," ujar Gubernur Sumsel Herman Deru, Kamis (3/12/2020).

Sejumlah kerjasama yang ditandatangani yakni perjanjian kerjasama pemanfaatan kawasan Kenten (lapangan golf) antara Pemprov Sumsel dengan PT Pertamina. Kemudian Perjanjian kerjasama rekonsiliasi data PBB KB antara Pemprov Sumsel dengan PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Niaga Migas untuk kegiatan Niaga Umum BBM.

Lalu yang ke-2 adalah penandatanganan MoU dukungan pelaksanaan Piala Dunia U-20 antara Pemprov Sumsel dan PT Angkasa Pura II (Persero). Ke-3 serah terima sertifikat tanah pemda dan PLN dan ke- empat soft launching Whistle Blower System KPK di Sumsel, yang merupakan provinsi pertama di Indonesia.

Terkait lapangan golf, selama ini diakui gubernur belum begitu produktif dikarenakan pemanfaatannya masih belum maksimal. Untuk itu, atas inisiasi bersama dengan Pertamina diharapkan kedepan dapat dilakukan pengelolaan  yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Insya Allah ini segera terbangun dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentunya juga ini akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Tapi inisiasi ini tentu tidak akan berjalan jika tidak dijembatani oleh KPK," katanya.


Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri mengungkapkan dalam rangka menjamin terlaksananya seluruh program yang disusun pemerintah, maka KPK melaksanakan tugas pokoknya sesuai undang-undang nomor 19 tahun 2019 yakni  melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.

"Jadi hari ini kita lakukan salah satu kegiatan untuk mencegah tidak terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kegiatan yang kita kenal dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan tugas pelayanan publik," kata Firli.

Editor : Berli Zulkanedi

Follow Berita iNewsSumsel di Google News

Bagikan Artikel: