Perbaikan Jalan Sumsel-Bengkulu Mangkrak, Warga Tuntut Pemerintah

OKU SELATAN, iNews.id - Warga Desa Sadau Jaya, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, menuntut pemerintah segera menuntaskan perbaikan jalan penghubung Sumsel dan Bengkulu. Saat ini, perbaikan jalan itu mangkrak 1,5 kilometer (km) dari total panjang jalan 15 km.

Walaupun pendek, tetapi kerusakan jalan itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Wajar jika warga Desa Sadau Jaya, sangat kecewa proyek jalan penghubung antarprovinsi tersebut mangkrak tanpa kejelasan kapan kembali dikerjakan.

Baca Juga

Gubernur Sumsel Buka Festival Danau Ranau 2023, Promosikan Wisata demi Pemulihan Ekonomi

Kepala Desa Sadau Jaya Jamrul Hadi mengatakan, perbaikan jalan penghubung Sumsel-Bengkulu tersebut terhenti sejak tiga tahun lalu, tanpa ada kejelasan kapan dimulai kembali pengerjaannya.

"Saya sudah berupaya meminta dan menanyakan langsung ke DPRD OKU Selatan dan bupati (Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo) terkait kapan perbaikan jalan penghubung antarprovinsi ini dituntaskan. Namun sampai sekarang belum ada jawaban," kata Kepala Desa Sadau Jaya, Senin (26/6/2023).

Baca Juga

Ingin Rayakan Idul Adha, Lina Mukherjee Ajukan Permohonan ke Polda Sumsel

Jamrul Hadi menyatakan, setiap hari warga Desa Sadau Jaya, Kecamatan Sungai Are beraktivitas di Bengkulu. Begitupun sebaliknya, warga Bengkulu juga terbiasa beraktivitas di wilayah Sumsel untuk jual beli hasil bumi seperti kopi, lada, ikan air tawar atau ikan laut, dan buah-buahan.

Baca Juga

19 Balon DPD di Sumsel Belum Memenuhi Syarat

"Dampak jalan 1,5 km yang belum tuntas dikerjakan tersebut, banyak kendaraan mengalami kecelakaan. Jalan tanah merah bercampur batu kerikil sehingga menyebabkan motor dan mobil sering tergelincir," ujar Jamrul Huda.

Kades Sadau Jaya berharap Pemkab OKU Selatan dan Gubernur Sumsel Herman Deru dapat segera menyelesaikan perbaikan.

Baca Juga

KPU Temukan 21 Bacaleg DPRD Sumsel Terdaftar Ganda

Untuk diketahui, posisi jalan mangkrak itu masuk wilayah hutan kawasan dilindungi. Perbaikan terhenti karena belum ada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Editor: Agus Warsudi