Penghapusan Denda Pajak Kendaraan di Sumsel Mulai Berlaku 1 Agustus

Antara ยท Minggu, 02 Agustus 2020 - 07:20 WIB
Penghapusan Denda Pajak Kendaraan di Sumsel Mulai Berlaku 1 Agustus
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Kejati Sumsel (Bambang Irawan/iNews)

PALEMBANG, iNews.id - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor mulai diberlakukan. Atas langkah itu, sanksi administrasi sudah dihapuskan.

"Setelah diresmikan maka sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB-II) dihapuskan," kata Gubernur Herman di Palembang, Sabtu (1/8/2020).

Gubernur mengatakan wajib pajak andalan Pendapatan Daerah. Untuk itu Samsat sebagai tempat pelayanan pembayaran pajak harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan benar agar memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Selain itu, petugas juga harus mengedukasi masyarakat agar patuh dalam membayar pajak dengan mengubah pola pikir mereka.

"Selain itu kita juga harus merubah pola pikir wajib pajak, membayar pajak bukan karena takut terkena razia akan tetapi uang yang mereka bayar akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum utamanya jalan", ujar dia.

Gubernur juga mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumsel untuk selalu patuh dalam membayar pajak kendaraan dinas karena mereka merupakan contoh yang dilihat masyarakat.

Kepada Kapolda Sumsel dan Dirlantas, Herman Deru berpesan untuk menindak lanjuti permasalahan KIR yang ada di Sumsel. Sebab masih banyak kendaraan yang beroperasi di Sumsel tetapi KIR kendaraan mereka sudah habis masa berlaku.

"Kepada seluruh warga Sumsel ayo bayar pajak dimulai hari ini hingga 31 Agustus 2020. Setelah itu akan dievaluasi kembali untuk memungkinkan kita perpanjang tergantung antusias dari warga", kata dia.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel Neng Muhaibah mengatakan, pemutihan yang diluncurkan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.

"Tujuan lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, menertibkan kendaraan bermotor yang berada di Sumsel yang platnya bukan domisili daerah ini, dan agar terciptanya tertib administrasi pajak yang selama ini sering ditunda wajib pajak," kata dia.


Editor : Faieq Hidayat