Pencairan BLT Subsidi Gaji Hampir Selesai, 1,92 Juta Pekerja Belum Jelas

JAKARTA, iNews.id –  Penyaluran BLT subsidi gaji termin II sudah mencapai 10,4 juta dari 12,4 juta pekerja yang menjadi target. Terdapat 1,92 juta pekerja yang masih menanti dan kabarnya bolak – balik mengecek rekening.  

Dikutip dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Jakarta, Selasa (24/11/20), Berdasarkan data per November 2020, Penyaluran BSU termin kedua dibagi dalam 4 tahap.

Baca Juga

Warga Sungai Ceper OKI Tewas Ditembak di Depan Masjid

Adapun rinciannya pada tahap I sebanyak 2.180.382 orang, tahap II 2.713.434 orang, tahap III 3.149.031 orang dan tahap IV 2.442.289 orang.
Namun, beberapa pekerja mengatakan belum menerima bantuan tersebut. Berikut Okezone rangkum sejumlah tanggapan di kolom komentar Instagram Kemnaker.

 
Sebuah akun Instagram dengan nama @dendy_vrmansyah menanyakan BSU yang belum masuk ke rekeningnya.

Baca Juga

Dipukul Kekasih, Guru Cantik di Palembang Lapor Polisi

“Termin 1 cair, termin 2 belom cair cair… Ada apa gerangan???” tulis akun @dendy_vrmansyah.
Komentar lain juga disampaikan oleh akun @riskakalila yang mengeluhkan BSU tak kunjung cair.

“1 perusahaan belum ada terima termin II ini, bank BNI btw…ini udah update terima aja,” tulis akun @riskakalila yang dikutip Okezone.
Meskipun begitu sejumlah pekerja mengatakan sudah menerima bantuan tersebut. Salah satunya disampaikan oleh akun dengan nama @fitriachmad29. “Alhamdulillah Uda cair barusan TKS @kemnaker semoga semakin Berjaya Aamiin.” tulis akun @fitriachmad29.

Baca Juga

Jelang Akad Nikah, Calon Pengantin di Palembang Tewas di Kolam Ikan

Kemnaker sendiri meminta pekerja yang belum menerima BSU untuk bersabar. Hal ini karena proses transfer antar bank dalam jumlah yang besar membutuhkan waktu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyarankan, bagi pekerja yang merasa berhak mendapat BLT subsidi gaji/upah namun masih belum menerima agar segera melapor dengan manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, data pekerja/buruh yang kurang tersebut dapat diperbaiki.

“Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga penyelesaian data ini harus dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan koreksi kepada Kemnaker,” katanya.

Editor: Berli Zulkanedi