JAKARTA, iNews.id - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan mesin sosial yang luar biasa mampu bekerja hingga menjangkau komunitas terkencil yakni keluarga. Pemerintah daerah diminta dapat memberdayakan PKK dan menjadikannya mitra strategis percepatan pembangunan.
"PKK merupakan mesin sosial yang sangat ekstensif sampai ke satuan terkecil yaitu keluarga," ujar Mendagri Tito Karnavian pada puncak acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 yang berlangsung secara luring dan daring dari Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang.
Kisah Jenderal Dudung di Lubuklinggau, Jadi Ustaz Dadakan hingga Atasi Bentrok dengan Ceramah
"Tidak banyak negara yang memiliki sistem yang bisa mencakup sampai basis terkecil (keluarga)," kata mantan Kapolri tersebut.
Mantan Kepala BNPT ini menjelaskan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberdayakan PKK melalui berbagai langkah. Misalnya dengan memberikan hibah untuk mendukung program PKK.
"Selain itu, pemda dapat melibatkan program PKK ke dalam kegiatan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya dilibatkan dalam kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, atau penanganan stunting," katanya.
Pelibatan program itu dilakukan sejak perencanaan penganggaran yang dilakukan pemda. Mendagri mengaku telah memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) agar saat mereview Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat melihat apakah ada program yang melibatkan PKK.
Editor : Berli Zulkanedi
