Meski Jadi Tersangka, Wakil Bupati OKU Bisa Maju di Pilkada 2020

Widori Agustino ยท Kamis, 16 Januari 2020 - 15:15 WIB
Meski Jadi Tersangka, Wakil Bupati OKU Bisa Maju di Pilkada 2020
Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) Johan Anuar (kemeja kotak-kotak) (Widori/iNews)

PALEMBANG, iNews.id - Meski menyandang status tersangka, Wakil Bupati (Wabup) Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) Johan Anuar bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah OKU di Pilkada 2020. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU Naning Wijaya.

Naning mengatakan, jika berkaca pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 tahun 2019, Johan masih bisa menjadi calon.

"Yang diatur tentang PKPU Nomor 18 tentang pencalonan adalah seseorang yang mencalonkan diri dengan syarat," kata Naning kepada iNews, Kamis (16/1/2020).

Lebih lanjut Naning manambahkan, syaratnya adalah calon tersebut tidak dalam status terpidana yang bekekuatan hukum tetap.

"Atau melewati lima tahun sebagai narapidana korupsi," kata dia.

BACA JUGA: Tak Terima Ditahan, Wabup OKU Mengaku Jadi Korban Politik Jelang Pilkada 2020

Sementara itu, jika menilik PKPU Nomor 18 Tahun 2019, KPU hanya mengimbau agar partai politik tidak mengajukan nama bakal calon kepala daerah yang bekas koruptor. Imbauan itu tertuang dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4.

Saat disinggung apakah Johan bisa masuk dan diverifikasi, menurut Naning itu bukan kewenangannya.

"Tersangka bukan bagian yang kami verifikasi. Kami hanya memverifikasi sesuai dengan PKPU Nomor 18," tuturnya.

Seperti diketahui, Polda Sumsel akhirnya menahan Wabup OKU Johan Anuar. Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam terkait kasus dugaan korupsi tanah kuburan yang merugikan negara senilai Rp3,5 miliar.

BACA JUGA: Jadi Tersangka Korupsi Tanah Kuburan, Wakil Bupati OKU Sumsel Dijebloskan ke Penjara

Penyelidikan ini dilanjutkan setelah Pengadilan Negeri Baturaja, Sumsel menolak permohonan gugatan Praperadilan atas penetapan status tersangka Johan Anuar.

Johan melalui kuasa hukumnya, Titis Rachmawati mengatakan jika penahanan kliennya bermuatan politik. Dia menduga jika kliennya menjadi korban politik jelang Pilkada serentak 2020 yang di Kabupaten OKU.

Rencananya, Johan akan mendaftar sebagai calon pada April 2020. Dugaan ini masuk akal, lantaran kasus yang bergulir pada Oktober 2017 lalu ini baru diusut kembali di Desember 2019.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto