Kemendagri Larang Kepala Daerah Ganti Kepala Dinas Dukcapil

JAKARTA, iNews.id - Kepala dareah dilarang mengganti kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menandatangani surat moratorium (penundaan) penggantian atau mutasi Kepala Dinas Dukcapil provinsi, kabupaten dan kota.

Kebijakan moratorium ini bertujuan agar tidak mengganggu pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan mensukseskan program strategis nasional bidang Adminduk. Saat ini Dukcapil Kemendagri dengan jajarannya sampai di daerah sedang sangat padat kegiatan untuk mengawal berbagai program strategis nasional bidang adminduk

Baca Juga

Jadwal Buka Puasa di Kota Palembang, Jumat 22 April 2022

“Dukcapil Kemendagri saat ini sedang berkonsentrasi melaksanakan agenda nasional bidang adminduk melalui program-program strategis,” ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022).

Zudan menambahkan, apabila dilakukan penggantian kepala dinas (kadis) baru, maka memerlukan waktu lagi untuk kadis tersebut melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas.

Baca Juga

15 Anggota DPRD Muara Enim Segera Disidang Kasus Pengesahan APBD

Adapun 7 program strategis Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu:

Baca Juga

Teror Begal Jelang Lebaran, Pasutri di Palembang Ditodong Senpi Dekat Kantor Lurah

1. Perubahan SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat.

2. Pengembangan Layanan Adminduk Digital dalam Genggaman.

3. Penyiapan DP4 dan DAK 2 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2024.

4. Penyiapan DP4 untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

5. Pendataan Adminduk Penyandang Disabilitas.

6. Pendataan Kemiskinan Ekstrim.

7. Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

Bersamaan dengan acara rakernas Dukcapil belajar Jumat (22/4/2022) disampaikan juga surat moratorium ini kepada seluruh Kadis Dukcapil provinsi dan kab/kota untuk segera menyampaikan kepada Kepala Daerah (KDH) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Perlu diketahui, kebijakan moratorium ini dimulai 7 April 2022 hingga 31 Desember 2022.

Moratorium ini dilakukan agar tidak ada penggantian kepala dinas dinas dukcapil. Karena setiap kali ada penggantian kepala dinas, memerlukan penyesuaian kerja dan proses belajar yang cukup perlu waktu sehingga bisa menghambat program strategis nasional.

Moratorium ini dikecualikan yaitu apabila ada jabatan kadis yang kosong karena meninggal dunia, mengundurkan diri, pensiun atau terkena operasi tangkap tangan (OTT), masih dapat diajukan pengisian jabatan kadis tersebut dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Editor: Berli Zulkanedi