Jaksa Banding Vonis Eks Dirut Hotel Swarna Dwipa Palembang, Ini Penjelasannya

PALEMBANG, iNews.id - Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel mengajukan banding atas vonis terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan fasilitas Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa tahun anggaran 2017. Keduanya terdakwa, Mantan Dirut PD Perhotelan Swarna Dwipa Augie Bunyamin dan kontraktor Ahmad Tohir. 

“Akta permohonan banding kasus dugaan korupsi tersebut (PD Perhotelan Swarna Dwipa) disampaikan tertanggal 6 Maret 2023,” ujar Kasi Penkum Kejari Sumsel Mohd Radyan, Selasa (7/3/2023).

Baca Juga

Kejari Palembang Terima Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan, Prestasinya Tak Main-main

Menurut dia, banding tersebut berkaitan dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Palembang terhadap kedua terdakwa.

Majelis Hakim yang diketuai Sahlan Effendi memvonis terdakwa Augie Bunyamin hukuman pidana penjara selama lima tahun enam bulan dan Ahmad Tohir selama enam tahun enam bulan penjara.

Baca Juga

Pelaku Penikaman Polisi di Palembang Masih Dikejar

Sementara, tim JPU menuntut kedua terdakwa tersebut dengan hukuman delapan tahun penjara. Selain pidana penjara untuk terdakwa Ahmad Tohir dituntut pula pidana denda senilai Rp300 juta dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp3,615 miliar.

“Detailnya akan disampaikan melalui memori banding kepada PT Palembang yang disusulkan,” katanya.

Baca Juga

Resep Kue Maksuba Khas Palembang, Sajian Istimewa di Hari Raya

Sebelumnya, terdakwa Augie dan Tohir dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.

Perkara tersebut dimulai sekitar tahun 2016-2017, Augie Bunyamin selaku Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa melakukan rehabilitasi pembangunan hotel menggunakan dana dari pagu anggaran senilai Rp37 miliar.

Pelaksanaan pembangunan tersebut kemudian diberikan kepada pihak kontraktor yakni PT Palcon Indonesia yang kuasa pimpinannya dipegang oleh Ahmad Tohir.

Dari hasil penyelidikan jaksa terhadap beberapa saksi dan ahli diketahui volume bangunan yang direhabilitasi hanya mencapai 42 persen. Tim ahli dari BPKP Provinsi Sumsel juga mencatat dari kekurangan volume bangunan tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai senilai Rp3,615 miliar.

Editor: Berli Zulkanedi