Jadi Tersangka, Ketua DPRD Muara Enim Diduga Terima Suap Rp3,031 Triliun

Rizki Maulana ยท Selasa, 28 April 2020 - 01:02 WIB
Jadi Tersangka, Ketua DPRD Muara Enim Diduga Terima Suap Rp3,031 Triliun
Pimpinan KPK mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Senin (27/4/2020). (Foto: Tangkapan Layar Konferensi Pers KPK)

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB (AHB) AHB diduga menerima suap Rp3,031 miliar dari pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi (ROF). AHB sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek-proyek Dinas PUPR Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

"ROF diduga melakukan pemberian sebesar Rp3,031 Miliar dalam kurun waktu Mei sampai Agustus 2019 kepada AHB di rumah AHB," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020).

Dia mengatakan, suap tersebut diduga berhubungan dengan commitment fee Robi setelah mendapat 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim.

Dalam proyek tersebut, Alex menuturkan, Robi turut memberikan commitment fee sebesar 5 persen dari nilai proyek ke sejumlah pihak selain Bupati Muara Enim nonaktif Achmad Yani. Achmad Yani kini tengah berstatus sebagai terdakwa.

Selain AHB, ROF diduga memberikan suap sebesar Rp1,115 miliar kepada Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi (RS). Selain uang yang berjumlah miliaran, ROF kata Alex juga memberikan satu buah handphone bermerek Samsung kepada RS.

"Selain itu ROF juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merek Samsung Note 10 yang diberikan dalam kurun waktu Desember 2018 hingga September 2019 yang bertempat di Citra Grand City Cluster Sommerset dan di rumah RS," tuturnya.

Atas perbuatannya, AHB dan RS disebut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain pasal 12 a, keduanya juga ditersangkakan KPK dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Demi mempertanggungjawabkan perbuatannya, KPK pun telah menahan kedua tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK, C1, Jakarta. Penahanan dilakukan selama 20 hari.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020 di Rutan Cabang KPK pada Gedung KPK Kavling C1," ujar Alex.


Editor : Kastolani Marzuki