Ironis, Subsidi Elpiji Mengalir ke Dapur Masyarakat Mampu

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan adanya ketimpangan sasaran penerima manfaat subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG). Sebagian besar subsidi elpiji justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Wapres menyebutkan hanya 35 persen masyarakat miskin dan rentan yang merasakan manfaat subsidi LPG dari Pemerintah, sementara 65 persen lainnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

Baca Juga

Kafe Tutup akibat Pandemi, Pria Ini Bertahan dengan Menjadi Barista Keliling

"Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," kata Wapres Ma’ruf dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina Tahun 2020 secara daring, Senin (2/1/2021).

Baca Juga

SFC Tunjuk Wawako Pagaralam Jadi Manajer Tim, Tugas Berat agar Klub Tak Bubar

Selain itu, masih banyak masyarakat yang menggunakan bahan bakar kayu dalam memasak sehari-hari, kata Wapres. Padahal, Pemerintah telah meningkatkan anggaran subsidi elpiji hingga mencapai Rp54 triliun dan menyediakan 7,5 metrik ton elpiji untuk masyarakat.

"Meskipun pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp54 triliun untuk subsidi elpiji dan menyediakan elpiji sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar," katanya.

Baca Juga

Hindari Kucing Hitam Truk Es Krim Terguling, 2 Penumpang Tewas 7 Rumah Terbakar

Guna meminimalkan ketimpangan subsidi tersebut, Wapres meminta jajaran kementerian terkait untuk menetapkan kebijakan yang memihak pada masyarakat rentan dan miskin.

Wapres juga meminta kementerian terkait untuk mengkaji kebijakan subsidi energi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah, sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

"Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional," ujarnya.

Editor: Berli Zulkanedi