Gubernur Herman Deru Bagikan 139.000 Sertifikat Tanah untuk Warga Sumsel

PALEMBANG, iNews.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyerahkan 139.000 sertifikat hak milik bidang tanah yang masuk dalam Program Nasional Agraria (Prona) Tahun 2020 di 17 kabupaten/kota di Sumsel. Penyerahan dilakukan secara simbolis di sela-sela penyerahan sertifikat untuk rakyat oleh Presiden Joko Widodo secara virtual di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (9/11/2020).

Herman Deru mengatakan, strategi percepatan sertifikasi tanah memang mutlak diperlukan. Sebab, kebijakan tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan bidang tanah.

Baca Juga

Update 9 November: Positif Covid di Sumsel Tambah 26 Jadi 8.335, Sembuh 6.780

Selain itu, strategi percepatan sertifikasi tanah akan memberikan kepercayaan diri bagi masing-masing masyarakat. Dia berharap sertifikat yang diberikan akan mampu menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

"Kepemilikan sertifikat atas tanah bisa meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga karena sertifikat itu bisa digunakan untuk keperluan mendesak maupun sebagi jaminan pinjaman modal usaha di bank," tuturnya.

Baca Juga

Sepanjang Tahun 2020, 149 Bencana Alam Menimpa Sumsel

Dia juga meminta kepada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus melakukan pengawasan agar program prona tersebut tetap berjalan baik dan tepat sasaran.

"Program Prona ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Saya minta pihak-pihak yang berwenang untuk selektif agar program ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya mengambil keuntungan," katanya.

Baca Juga

Sumsel Siaga Bencana, Gebernur Deru Minta Jangan Saling Menyalahkan

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Pelopor mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah milik masyarakat di Sumsel dalam program Prona. Dalam pelaksanaannya ATR/BPN menggunakan metode sistematik lengkap melalui proses verifikasi.

Jika tanah tersebut tidak terdapat masalah, maka pihak ATR/BPN akan segera menerbitkan sertifikat tanah atas nama pemiliknya yang sah. Namun jika ditemukan masalah, pihaknya akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. "Ketika selesai maka sertifikatnya akan kita terbitkan," katanya.

Dalam proses penerbitan sertifikat atas sebidang tanah, kata Pelopor, kerap kali ada kendala. Kendala itu di antaranya persoalan internal dalam keluarga, masalah batas tanah, hingga tumpang tindih kepemilikan yang menyebabkan klaim atas hak milik tanah dari berbagai pihak.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual mengatakan, saat ini pemerintah akan membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota di Indonesia.

Setiap tahun, lanjut Presiden, target penyelesaian sertifikat selalu ditingkatkan. Pada tahun 2016, pemerintah menyelesaikan sebanyak 1,1 bidang, tahun 2017 sebanyak 5,4 juta bidang, tahun 2018 sebanyak 9,3 juta bidang, 2019 sebanyak 11,2 juta bidang dan tahun 2020 ini ditargetkan 7 juta bidang.

"Tahun 2020 ini kita targetkan 10 juta bidang. Namun karena pandemi ini kita turunkan menjadi 7 juta bidang. Targetnya di tahun 2025, seluruh bidang tanah sudah disertifikat. Termasuk sertifikat tanah untuk tempat ibadah," katanya.

Editor: Maria Christina