Dipimpin Dodi Reza Alex Noerdin, Muba Tercepat Serahkan Laporan ke BPK

PALEMBANG, iNews.id – Kepemimpinan Dodi Reza Alex Noerdin menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, semakin berprestasi. Citra daerah ini juga semakin baik di mata nasional. Setelah meraih rekor tercepat dalam pengesahan APBD 2018, kali ini Muba menjadi daerah yang tercepat se-Indonesia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.

Bupati Dodi Reza Alex Noerdin menyerahkan langsung laporan keuangan Pemkab Muba Tahun Anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Senin (29/1/2018).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Maman Abdulrachman yang menerima laporan tersebut mengapresiasi Pemkab Muba telah menyerahkan laporan keuangan tersebut sebesar Rp2,8 triliun. “Muba ini adalah daerah paling cepat se-Indonesia yang sudah menyampaikan laporan keuangan TA 2017,” kata Maman.

Dia menuturkan, berdasarkan undang-undang, setiap kepala daerah, itu gubernur/wali kota/bupati diberikan batas waktu untuk menyampaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 tiga bulan kemudian atau tepatnya pada 29 Maret mendatang.

“Ini capaian luar biasa. Total yang dilaporkan ini Rp2,8 triliun di Januari. Ini satu-satunya di Indonesia yang pernah terjadi. Kami tentu merasa sangat bangga," kata dia.

Maman menjelaskan, kalau hanya memiliki dua kecamatan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tak besar, wajar laporan bisa disampaikan dengan cepat. Namun, Muba memiliki 14 kecamatan dengan APBD senilai Rp2,8 triliun dan menyerahkan laporan secara cepat itu sangat luar biasa.

“Biasanya paling lambat Maret 2018 nanti. Ini sudah selesai. Dengan ini semoga opini wajar tanpa pengecualian terbaik yang dicita-citakan Bupati Dodi dapat tercapai. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi upaya Pemkab Muba ini melalui komando Bupati Muba H Dodi Reza Alex,” kata Maman.

Tujuh Poin

Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin menyebutkan, ada tujuh poin yang dilaporkan ke BPK Perwakilan Provinsi Sumsel. Poin itu adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

“Tujuh poin pelaporan ini kita lampirkan dalam penyerahan pelaporan hari ini. Semoga hasilnya nanti dapat meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian),” kata Dodi.

Selain itu, ada enam informasi yang disampaikan, di antaranya informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemda serta hasil-hasil yang telah dicapai, informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.

"Selain itu, informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan Informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan," kata bupati alumnus Universitas Leuven, Belgia ini.

Dodi mengaku, kerja keras yang dilakukan ini berkas kerja keras seluruh OPD di Muba khususnya BPKAD Muba. "Ini harus dipertahankan dan memberikan hasil yang maksimal," ujarnya.