Daftar Pelanggaran Berat Pinjol Ilegal, Sebar Data Pribadi hingga Pelecehan Seksual

JAKARTA, iNews.id - Aksi pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian meresahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden. Semua instansi terkait bergerak menindak pinjol ilegal yang meneror warga hingga pelecehan seksual dalam proses penagihan. 

Memanfaatkan situasi ekonomi yang tengah sulit akibat pandemi serta ketidaktahuan masyarakat, pinjol ilegal belakangan ini makin marak menjebak masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat terlilit utang lantaran tidak mampu membayar karena biaya bunga yang tinggi.

Baca Juga

Dihantam Pandemi, 2.500 Pasangan Muda di Palembang Bercerai

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, sejak 2019 hingga 2021 OJK telah mencatat 19.711 pengaduan masyarakat yang mencakup 9.270 pelanggaran berat, dan 10.441 pelanggaran ringan/sedang.

Adapun bentuk pelanggaran berat yang ditemukan dalam pengaduan, antara lain pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror/intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar dan bahkan pelecehan seksual.

Baca Juga

Pulau Maspari, Surga Alam yang Kaya dan Tersembunyi di Perairan Sumsel

"Faktor pendorong maraknya pinjol ilegal adalah kemudahan mengunggah aplikasi/situs/website dan kesulitan pemberantasannya karena lokasi server banyak di luar negeri," ujarnya, Jumat (15/10/2021).

Baca Juga

Pemuda Kampung Rekam dan Sebar Video Porno dengan Istri Orang, Motifnya Bikin Tepuk Jidat

Sementara masyarakat atau korban, imbuh dia, memiliki tingkat literasi terhadap pinjaman online yang masih relatif rendah. "Hal itu dapat terlihat dari sikap korban yang tidak melakukan pengecekan legalitas terlebih dahulu terhadap perusahaan yang bersangkutan, serta kepepet kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan," katanya.

Karena itu, Wimboh terus mengimbau masyarakat untuk memilih fintech yang terdaftar. Dia menambahkan, OJK telah menutup fintech-fintech yang tidak terdaftar melalui kerja sama dengan kepolisian, Kemenkominfo, dan pemangku kepentingan lain.

"OJK juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk berkolaborasi dengan penegak hukum untuk memberantas pinjol ilegal sampai ke akarnya," kata Wimboh.

Editor: Berli Zulkanedi