TAIPEI, iNews.id – Kantor Kepresidenan Taiwan mengumumkan mulai membangun delapan kapal selam yang dikembangkan di dalam negeri. Taiwan merasa perlu memiliki armada kapal selam untuk membela diri karena ada ancaman dari militer China.
Juru bicara kantor kepresidenan Xavier Chang mengatakan proyek tersebut akan mencakup delapan kapal selam dan akan memperkuat pertahanan pulau itu. "Ini merupakan tonggak baru dalam rencana pembuatan kapal selam nasional," kata Chang, seperti dikutip Russia Today, Jumat (20/11/2020).
Presiden Tsai Ing-wen akan menghadiri upacara Selasa depan untuk memulai proyek pembangunan kapal selam. Program ini adalah bagian dari modernisasi militer dan rencana Pemerintah Tsai. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, meskipun tanpa menyebut China, bahwa pulau itu memiliki hak untuk membela diri dan melakukan serangan balik.
Militer Taiwan menambahkan bahwa mereka telah mendefinisikan dengan jelas prosedur untuk respons pertama. Kapal selam pertama dari armada baru, yang diperkirakan menelan biaya USD1,72 miliar, dapat mulai beroperasi pada akhir 2024.
Saat ini, Taiwan memiliki empat kapal selam, dan dua di antaranya berasal dari Perang Dunia II. Tidak ada kapal selam yang cocok dengan armada China.
Media lokal sebelumnya melaporkan bahwa rencana itu telah ditunda, tetapi Angkatan Laut Taiwan mengatakan pada 2 November bahwa pulau itu akan mulai membangun kapal pertama bulan ini di galangan kapal baru.
Militer setempat mengatakan CSBC Corporation Taiwan merancang galangan kapal di Kaohsiung untuk pembuatan kapal selam, dan pekerjaan persiapan dimulai di sana pada Mei tahun lalu.
Pengumuman tentang armada baru itu muncul di tengah ketegangan yang meningkat dengan China, khususnya, atas penjualan senjata canggih Amerika Serikat ke pulau itu dan kunjungan pejabat AS ke Taipei.
Pemerintah Taiwan pada hari Jumat mengumumkan kunjungan baru, kali ini Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (AS), Andrew Wheeler. Ini akan menjadi perjalanan ketiga oleh seorang pejabat senior AS sejak Agustus.
Beijing mengatakan kebijakannya terhadap pulau itu didasarkan pada "prinsip satu China". Kementerian Luar Negeri China pada hari Jumat menegaskan kembali menentang semua bentuk interaksi resmi antara Washington dan Taiwan, dengan mengatakan Beijing akan membuat respons yang perlu.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait