PALEMBANG, iNews.id - Pemprov Sumsel membentuk tim untuk menangani daerah miskin sesuai instruksi Presiden Joko Widodo tentang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Terdapat tiga isu yang menjadi konsentrasi yakni basis data, penajaman program dan keterpaduan pusat daerah.
Plh Sekda Provinsi Sumsel Ahmad Najib mengatakan, lokasi dan sebaran masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem itu harus diperjelas, yaitu tinggal di daerah kawasan hutan atau daerah isolasi. Kemudian di wilayah sengketa dan di daerah yang bukan hunian seperti kolong jembatan, bangunan liar, dan sebagainya.
"Kami sudah menyampaikan informasi terkait permasalahan kemiskinan ekstrem di Sumsel, dari data yang disampaikan tersebut tentunya kami akan selalu berupaya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan kami juga telah menyusun langkah-langkah terkait hal tersebut," katanya, Selasa (24/8/2021).
Selain itu, Akhmad Najib menambahkan bahwa Pemprov Sumsel telah mengambil peran dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk tim pada tingkatan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program-program pusat yang disampaikan.
Sementara itu, BPS mencatat tingkat kemiskinan Sumsel turun 0,14 persen pada Maret 2021. Kepala BPS Sumsel Zulkipli menyampaikan penurunan kemiskinan di Sumsel sudah mengalami perubahan yang signifikan dan berharap hal tersebut terus berlanjut.
“Semoga ke depannya penurunan seperti ini terus terjadi, salah satunya melalui program yang dilakukan pemerintah daerah,” kata dia. 1.113.760 dan 5
Jumlah penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2021 tercatat sebanyak 1.113.760. Jika dibandingkan dengan September 2020, terjadi penurunan sebesar 5.890 orang.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait