PALEMBANG, iNews.id - Koalisi Masyarakat Sumsel Anti Kekerasan Terhadap Umat (Komassaku) mengecam peristiwa penembakan terhadap enam laskar saat mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS). Komassaku meminta Presiden membntuk tim pencari fakta (TPF) independen.
Ketua Forum Umat Islam Sumsel, Ustaz Umar Said mengatakan, TPF independen penting untuk mengetahui kebenaran peristiwa tersebut. "Pembentukan TPF independen perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi hingga mengakibatkan enam orang laskar FPI meninggal akibat tertembak," ujar Umar Said, Rabu (9/12/2020).
Menurutnya, pemerintah jangan menutupi atau pun membuat skenario palsu bahkan menyudutkan suatu organisasi massa dalam peristiwa tersebut.
"Kita harus transparan, siapapun yang bersalah harus dihukum, apalagi jika ini merupakan pembunuhan berencana berarti hukumannya juga berat, bisa saja hukuman mati terhadap pelaku penembakan itu," kata Umar.
Namun, kata Umar, jika tidak terbukti tetap harus diberikan hukuman yang seadilnya karena telah menghilangkan nyawa manusia. Apabila ternyata memang ada kontak senjata antara Laskar FPI dan aparat juga harus dibuka terang benderang dan harus dijelaskan kepada masyarakat.
"Kalau sampai ditutup-tutupi dan ternyata media asing tahu, apalagi permusuhan antara negara dan FPI ini ckup panas, ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai keadilan dilukai dan terluka," kata Umar.
Sementara Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Sumsel, Febuar Rahman menyebutkan satu dari lima tuntutan Komassaku terhadap pemerintah yakni menginginkan agar TPF Independen yang dibentuk memiliki integritas, ahli dan profesional.
"Yang penting, TPF itu memiliki mandat, wewenang dan kemudahan akses dalam mengumpulkan fakta-fakta untuk memberikan informasi yang jelas dan terang benderang atas kematian enam anggota Laskar FPI tersebut, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran dibalik tragedi kemanusiaan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek," ucap Ketua DPW Perindo Sumsel.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait