MUAROJAMBI, iNews.id - Puluhan warga Muarojambi yang terhimpun dalam forum komunikasi pemilik lahan jalur tol menolak nilai ganti untung pembebasan lahan proyek Tol Jambi-Betung karena di bawah standar.
Mereka menilai, besaran uang kompensasi pembebasan lahan yang ditetapkan tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sangat rendah dan jauh dari harga pasaran di wilayahnya.
Ketua RT 17, Pijoan, Rudi mengatakan, penilaian pihak KJPP tahun 2023 lebih rendah dari penilaian KJPP tahun 2018.
"Penilaian KJPP tahun 2018 harganya Rp100.000-Rp500.000 per satu meter, sementara penilaian KJPP tahun 2023 berkisar Rp30.000 sampai Rp60.000 per meter," ungkapnya, Sabtu (26/8/2023).
Selain itu, warga menduga data yang digunakan KJPP menggunakan standar lahan perkebunan. Padahal, katanya, lahan milik warga berada di dalam pemukiman dan perumahan elit.
Salah seorang warga, Fatimah menambahkan sosialisasi sebelumnya harga yang diberikan kepada warga tiga kali lipat. "Ternyata di tahun 2023 ini, tiga kali lipatnya dibawah harga pasar. Jadi kami keberatan," tuturnya.
Diakuinya, masyarakat sangat mendukung program jalan tol pemerintah pusat. Namun, warga terdampak tol meminta ganti untung lahan sesuai standar.
"Kami meminta pihak pemerintah pusat dan daerah turun tangan agar proses ganti untung lahan warga sesuai yang diharapkan," tukas Fatimah.
Gubernur Jambi Al Haris didepan Menteri ATR BPN RI Hadi Tjahjanto mengaku bahwa progres jalan tol Jambi-Betung tidak ada kendala, hanya saja ada penambahan lahan 4,5 hektar untuk exit tol.
"Saat ini, progres tol Jambi-Rengat lahannya sudah clear dan sudah diukur, hanya saja pihak manajemen aset negara belum bisa membayar uang ganti rugi," katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait