PALEMBANG, iNews.id - Tim Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Divyankumham) Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan melakukan evaluasi organisasi bantuan hukum. Evaluasi untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata bagi masyarakat.
"Tujuan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu juga mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsif persamaan kedudukan di muka hukum," kata Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Sumsel Parsaoran Simaibang, Kamis (2/6/2022).
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, hingga Juni 2022 ini di wilayah Sumsel terdapat 13 organisasi bantuan hukum (OBH) yang sudah terakreditasi.
Perinciannya satu OBH terakreditasi A yakni YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya. Selanjutnya satu OBH terakreditasi B yakni YLBHI LBH Palembang, sedangkan 11 OBH lainnya masih terakreditasi C.
"Saya minta kepada pengelola 13 OBH yang terakreditasi itu untuk aktif memperhatikan penyerapan anggarannya," ujarnya.
Indikator penyerapan anggaran merupakan salah satu syarat OBH dalam kenaikan akreditasi. Selain itu ada syarat lain, yakni jumlah perkara litigasi dan non litigasi yang ditangani, keaktifan dan kinerja advokat dan paralegal, serta seringnya melakukan penyuluhan hukum di masyarakat.
“Kami mengapresiasi sembilan OBH yang sudah mempunyai pos layanan di lapas dan rutan sehingga mempermudah bagi para tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum," ujar Simaibang.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto berharap kepada seluruh OBH untuk selalu menjaga integritas, kode etik profesi, menjalankan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses.
"Kemudian menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh daerah, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Harun.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait