PALEMBANG, iNews.id – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mendeklarasikan Pilkada Damai di Provinsi Sumsel dengan menggandeng Forkompinda, KPU, Bawaslu, dan para ketua parpol. Deklarasi ini menegaskan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember nanti harus berlangsung damai dan kondusif.
Diketahui, ada tujuh kabupaten di Sumsel yang berpartisipasi pada Pilkada Serentak 2020 nanti. Tujuh daerah itu, yakni Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Pali, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.
Herman Deru mengatakan, inisiasi menggelar deklarasi damai pada Kamis (13/8/2020) malam itu datang dari nurani dan baru pertama kali. Dirinya menggandeng berbagai elemen, mulai dari tingkat partai politik dan penyelenggara pilkada untuk langkah preventif. Harapannya, pilkada serentak nanti berlangsung sukses dan damai.
“Jangan sampai segala sesuatu yang dimungkinkan mengkhawatirkan itu terjadi, jadi kita preventif saat ini. Pelanggaran itu ada dua, yakni kepatutan dan kepatuhan. Kalau sudah masuk pencalonan nanti itu sudah ranahnya Bawaslu, ranahnya KPU. Yang kita lakukan ranahnya kita untuk menjaga agar tak terjadi konflik,” katanya.
Herman Deru mengimbau agar saat penyelenggaraan pilkada nanti, baik calon kepala daerah maupun partai politik yang mengusung pasangan calon tidak membawa konflik internal ke ranah eksternal. Apalagi jika sampai melibatkan konstituen.
“Nah, kita bersyukur di Sumsel ini sudah zero konflik dan tetap terpelihara. Tentu ini harus digagas, tidak bisa damai itu terus kita diamkan sendirinya. Karena kondisi di lapangan kadang tidak terdeteksi,” katanya.
Dia juga menambahkan, masa akhir jabatan tujuh kepala daerah yang akan menggelar pilkada tersebut rata-rata berakhir pada 17-18 Februari 2021. Untuk yang mencalonkan diri, harus mengajukan cuti. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akan ditunjuk penjabat sementara (pjs) bupati.
“Semua berpeluang menjadi penjabat kepala daerah, terlebih yang sudah duduk di eselon II. Tapi saya harapkan kita tidak krisis SDM. Kalau bisa Pjs tidak dijabat oleh putera daerah. Kita netralkan, ASN dan penyelenggaranya. Pengurus partai harus menunjukan caranya yang terbaik,” katanya.
Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S tersebut, Gubernur Herman Deru juga meminta agar jajaran TNI dan Polri untuk netral pada pelaksanaan pilkada.
“Saya minta tadi Pangdam, Kapolda, agar diawali dari netral dulu. Saya sampaikan mending kita menjaga ini agar tidak terjadi konflik, karena kalau sudah terjadi konflik recovery-nya terlalu mahal,” katanya.
Deklarasi Pilkada Damai itu turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati dan Ketua KPU Sumsel Kelly Maryana.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait